Lalu Bagaimana Tentang Hak Asuh Anak Serta Kebutuhan Hidupnya Setelah Cerai!

Perceraian merupakan hal menakutkan bagi setiap keluarga (suami, istri , dan anak-anak), penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini.

 

Syarat Sahnya Perceraian 

Diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni:

(1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
(3). Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak (anak).

Beberapa Hak yang wajib dilaksanakan pasca perceraian

Yang diatur dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Biaya bagi anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya

Sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan baik yaitu hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Ketentuan diatas menegaskan bahwa

Negara melalui UU Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan anak yang perkawinan orang tuanya putus karena perceraian.

 PERMOHONAN UNTUK HAK ASUH ANAK

1. Dalam Pasal 41 huruf a dijelaskan terkait pengsuhan anak apabila ada perselisihan pengadilan memberi Keputusannya.
2. Aturan yang tegas dan jelas memberikan pedoman bagi Hakim dalam memberikan putusan hak atas asuh anak terdapat dalam Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menyatakan sebagai berikut:
a. Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz (belum berumur 12 Tahun) adalah Hak Ibunya.
b. Pemeliharaan Anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
3. Sedangkan untuk orang-orang yang bukan beragama islam karena tidak ada pedoman yang secara tegas mengatur batasan pemberian hak asuh bagi pihak yang menginginkannya, maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya akan mempertimbangkan antara lain:
1. Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.
2. Bukti-bukti yang ditunjukan oleh para pihak.
3. Argumentasi.

Kesemuanya harus dapat meyakinkan hakim mengenai kesanggupan dari pihak yang memohonkan Hak Asuh Anak tersebut dalam mengurus dan melaksanakan kepentingan dan pemeliharaan atas anak tersebut baik secara Materi, pendidikan, jasmani dan rohani dari anak tersebut.