Bentuk-Bentuk Neoliberalisme Politik Indonesia

Bentuk-Bentuk Neoliberalisme Politik Indonesia

Bentuk-Bentuk Neoliberalisme Politik Indonesia

Implementasi Neoliberalisme Politik Indonesia

Di Indonesia, implementasi besar-besaran agenda ekonomi neoliberal terjadi setelah perekonomian Indonesia dilanda krisis mata uang pada tahun 1997/1998. Hal ini terlihat dari berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah dan IMF. Menyusul berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada tahun 2006, pelaksanaan agenda-agenda tersebut masih dipantau oleh Bank Dunia, ADB dan USAID. Kita bisa melihat hampir semua penjualan aset BUMN ke pihak asing.

Kebijakan neoliberal diterapkan di mana-mana oleh lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Jika kita ingin contoh implementasi neoliberalisme, kita tidak perlu melihat jauh. Kebijakan ekonomi Indonesia selama dan setelah krisis, seperti pengurangan subsidi minyak, privatisasi bank-bank milik negara, privatisasi perguruan tinggi dan pendidikan, privatisasi perusahaan listrik milik negara, privatisasi rumah sakit umum dan privatisasi BUMN pertambangan dan perkebunan hasil nasionalisasi di awal kemerdekaan merupakan bentuk nyata dari politik neoliberal.

 

Pasca Depresiasi Rupiah

Pemerintah Indonesia secara resmi mengundang IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Sebagai syarat pencairan dana penyelamatan yang diberikan oleh IMF, pemerintah Indonesia wajib melaksanakan paket kebijakan Washington Consensus dengan menandatangani Letter of Intent (LOI) untuk bahan bakar minyak, yang sekaligus memberikan peluang bagi perusahaan multinasional. seperti kerang untuk masuk. Demikian pula kebijakan privatisasi beberapa BUMN antara lain Indosat, Telekom, BNI, PT. Penambangan timah dan tambang lainnya.

Demikian pula, penjualan BUMN dan bank-bank milik negara, liberalisasi perdagangan dan perpajakan, yang semuanya dilaksanakan setelah krisis hingga hari ini, adalah contoh terbaik dari politik neoliberal. Inilah sebabnya mengapa banyak orang berpikir bahwa neoliberalisme berarti repopulasi. Politik neoliberal juga membawa bencana di mana-mana.

 

Proses Reformasi Ekonomi

Kita bisa melihatnya sendiri di Indonesia. Proses ‘reformasi ekonomi’ yang seharusnya mempersiapkan Indonesia untuk perdagangan bebas, adalah bukti bentuk neoliberalisme. Pengalihan perusahaan produktif dari negara ke tangan swasta, pemotongan pajak, pencaplokan modal nasional oleh modal asing – semuanya berjalan lancar di bawah pengawasan negara. Dan, yang lebih penting, negara menyetujui peraturan perburuhan yang menyesakkan, peraturan maritim yang akan “secara alami bersaing” dengan nelayan tradisional, peraturan pertanian yang akan memaksa petani miskin untuk bersaing dengan perusahaan pertanian multinasional.

Lebih penting lagi, proses reformasi ekonomi ini melibatkan penguatan militerisme. Seiring dengan menguatnya perekonomian Indonesia (walaupun secara artifisial dan temporer), aksi militeristik negara semakin gencar dilakukan. Kali ini, mereka secara ketat berpegang pada “konstitusi”. Tetapi justru dari sini kita tahu bahwa negara sebenarnya telah memperkuat posisinya sebagai alat penindasan yang terorganisir secara resmi terhadap perlawanan gerakan rakyat.

Dalam upaya memperoleh kemerdekaan, Ketetapan MPR VI/MPR/2002 menetapkan bahwa pemerintah tidak akan memperpanjang kerjasama dengan IMF pada akhir tahun 2003. Dengan kata lain, ada keputusan politik untuk membuat Indonesia independen dari bantuan keuangan IMF. Masalahnya, para politisi seringkali tidak memahami ekonomi. Di tengah maraknya pasar bebas di seluruh dunia, niat mandiri ini patut diacungi jempol. Namun, arus utama neoliberalisme dan neokolonialisme bukanlah permainan anak-anak, yang konsekuensinya dapat disangkal.

Ada beberapa kemungkinan konsekuensi yang perlu diambil. Mulai dari penjualan BUMN hingga penjualan kembali aset BPPN hingga kemungkinan pengeluaran tak terduga seperti konflik Aceh dan bencana alam. Banyak juga ekonom Indonesia yang mendukung opsi PPM atau program pasca pemantauan. Opsi ini dianggap paling optimal. Manajemen risiko relatif terkendali dibandingkan dengan tiga opsi lain untuk keluar dari program IMF.

Selama ini paham neoliberalisme sedang berkembang di Indonesia. Bahkan, bisa mencapai puncaknya. Jika melihat peta politik saat ini, banyak yang memprediksikan bahwa neoliberalisme akan memasuki era keemasan kejayaannya di Indonesia dalam lima tahun ke depan, yang artinya akan berkembang sangat pesat. Para arsitek neoliberalisme kini tengah bersaing dalam pemilihan presiden mendatang.

 

Ciri-Ciri Neoliberalisme di Indonesia

Ciri-ciri neoliberalisme di Indonesia adalah terkonsentrasinya kekayaan pada kelompok, orang-orang atau indikator bisnis besar, matinya dan lumpuhnya fungsi-fungsi publik dalam pelayanan publik, privatisasi semua sektor pelayanan publik (pendidikan dan kesehatan) dan semua kekuatan kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. pasar (media, intelektual dan gerakan sosial).

Analisis neoliberalisme di Indonesia adalah bahwa negara adalah agen komprador yang melayani kepentingan kapital internasional, oligarki kapitalis di Indonesia dan penghancuran pusat kekuasaan gerakan rakyat. benar-benar menjadi sumber perlawanan massa.
Konsekuensi neoliberalisme di Indonesia adalah semua layanan publik menjadi mahal (biaya tinggi untuk kesehatan dan pendidikan), meningkatnya kemakmuran berbagai sektor ekonomi global (dari sektor pertambangan hingga minimarket), melebarnya kesenjangan (kaya-miskin) dan konflik tidak hanya semakin besar bagi orang kaya. tetapi antara kelompok miskin dan munculnya ide Corporate Social Responsibility (CSR), di mana perusahaan mengambil alih peran negara. Sumber Rangkuman Terlengkap : https://www.seputarilmu.com/